hir dan rbg. 000. hir dan rbg

Dasar Hukum Berlakunya Hir Dan Rbg. (1) Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, elihukum untuk mcrnbayar biaya perkara, (2) Biaya dapat diperhitungkan seluruhnya atau sebagian dalam sengketa antara suarni-istri, keluarga scdarah dalarn garis lurus, an tara saudarasaudara laki-Iaki elan perernpuan atau yang karena perkawinan dalarn. bg/123 HirPenggugat/Tergugat dapat memberikan kuasa khusus untuk mewakilkan dan. b. maka pasal 136 HIR dan pasal 162 RBg sebaiknya diartikan sebagai anjuran saja kepada tergugat supaya seberapa boleh mengumpulkan segala sesuatu yang ingin diajukannya dalam jawabannya, pada waktu ia mengadakan. 1847 Nomor 52, 1849 Nomor 63), merupakan sumber juga dari hukum acara perdata. Dan tujuan pemanggilan adalah penyampaian pesan atau informasi kepada seseorang agar dia tahu tentang segala sesuatu hal yang hendak dilakukan oleh pihak lawan maupun suatu tindakan yang akan dilakukan pengadilan. diatur dalam Pasal 130 dan 131 HIR untuk Jawa dan Madura dan 154 dan 155 RBG di luar jawa dan Madura. Pada dasarnya gugatan harus diajukan kepada Pengadilan secara tertulis sebagaimana yang tersebut dalam pasal 118 HIR dan pasal 142 ayat (1) R. Pada waktu memanggil tergugat harus diserahkan juga kepadanya sehelai salinan (turunan. • Ayat (4). Kuasa perantara (pasal 1792 KUHPerdata dan pasal 62 KUHD). Pasal 119 HIR, 143 RBg menentukan bahwa ketua pengadilan negeri berwenang memberi. Mengapa hukum acara yang digunakan dalam penyelesian sengketa waris di Pengadilan Agama hukum acara HIR/RBG yang. dg. 1867 Nomor 29 dan Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1894 KUHPerdata. 1795 KUH Perdata, Pasal 157 HIR dan Pasal 184 RBG. B. Secara enumeratif, alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG, yaitu (1) tulisan atau surat, (2) saksi-saksi, (3) pengakuan, (4) sumpah, (5) persangkaan hakim. ” Kententuan Pasal 130 HIR, dan Pasal 154 RBg, mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara perdamaian, Pasal 130 Ayat (1) HIR menyebutkan : “Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu” ketentuan HIR dan RBG di satu pihak dengan RV di pihak lain. 1 Tahun 1951 berlaku bagi Pengadilan Negeri sebagai pedoman dan orang tidak dapat menyatakan 7 bahwa peraturan HIR dilanggar, apabila berhubungan dengan keadaan sekarang peraturan yang bersangkutan tidak dapat diturut. Pasal 118 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) - Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB) - Bab IX Perihal Mengadili Perkara Perdata yang Harus Diperiksa oleh Pengadilan Negeri - Bagian Pertama Tentang Pemeriksaan Perkara Di Dalam Persidangan. 130 HIR/154 RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan upaya untuk membina para pihak yang berselisih, agar mereka dapat secara bersama-sama kembali dengan baik seperti sedia kala, mengingat. Sama-sama dapat dijadikan pedoman. Pasal 54 Rv menyatakan bahwa pelaksanaan putusan serta-merta walaupun banding atau ada perlawanan dapat diperintahkan apabila : a. HIR/RBG bersumber dari hukum perdata Barat, sehingga Pengadilan Agama dalam menyelesaikan semua perkara yang menjadi kewenangannya menggunakan hukum acara HIR/RBG yang bersumber dari hukum. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa. artinya "Reglemen Bumiputera (Indonesia) Yang Dibaharui", yang biasa disingkat menjadi RIB. Mengenai arbitrase pemerintah Jepang masih memberlakukan aturan arbitrase Belanda dengan didasarkan pada peraturan Pemerintah Balatentara Jepang, isinya : “Semua badan pemerintah dan kekuasaan hukum dari pemerintah dahulu tetap diakui sah buat sementara asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang”. VOEGING, INTERVENSI DAN VRIJWARING HIR/RBg tidak mengenal voeging, interventie, dan vrijwaring, tetapi apabila benar-benar dibutuhkan dalam praktek sedangkan belum terdapat kaidah hukum yang mengaturnya, ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv. (Pasal 285 RBg/165 HIR, Pasal 1870 KUHPerdata)10 Pasal 285 RBg/165 HIR : “ Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi keduaDalam acara jawaban sebelum proses pembuktian, dimungkinkan adanya gugat balik (rekonpensi) sebagaimana diatur dalam Pasal 132a HIR dan 158 RBg. HIR dan BRV sebagai Landasan Utama Hukum Arbitrase Indonesia Landasan titik tolak pengaturan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa diluar pengadilan dalam sistem tata hukum Indonesia pada dasarnya terletak pada Pasal 377 HIR dan 705 RBG yang mengatur,4 “jika seseorang Indonesia dan orangRasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. 2. 000. HIR Pasal 130 HIR dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. 5. "Surat (akte) yang syah" yang dimaksud dalam pasal ini ialah akte otentik. 44). Rv juga merupakan peninggalan zaman penjajahan belanda, sehingga sudah jelas maka sistem penomorannya juga masih mengikuti sistem yang berlaku pada zaman tersebut. Dalam putusan, tidak mengurangi hak pihak ketiga mengajukan Perlawanan apabila salahBerdasarkan Pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg, perkara yang tidak menempuh prosedur Mediasi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan HIR dan Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Sesuai dalam Pasal 163 HIR dinyatakan : “ Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk. 1941 No. Prof. Penyusunan peraturan. RBg. Namun pada saat ini tidak semua ketentuan pasal-pasal tadi berlaku secara efektif. maka pasal 136 HIR dan pasal 162 RBg sebaiknya diartikan sebagai anjuran saja kepada tergugat supaya seberapa boleh mengumpulkan segala sesuatu yang ingin diajukannya dalam jawabannya, pada waktu ia mengadakan. Musyawarah dan putusan hakim (Pasal 178–187 HIR,. Pasal 178 HIR berbunyi, “Ia (hakim) tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat. (IR. Ada surat otentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti, 2. Dan produk hukum dari gugatan adalah putusan pengadilan. Namun BRv tidak digunakan sebagai sumber hukum acara perdata layaknya HIR dan RBg. ) Tahun 1927 ; 1926. 192-202), setidaknya ada 7 patokan dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, yakni: 1. 44). Alat bukti elektronik kemudian diatur secara khusus dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). pada HIR dan RBg. I. 1 tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan (“Perma Mediasi”). R. Seperti halnya yang ada dalam MARl, pembentuk UUHT pun mencampuradukkan antara eksekusi berdasarkan titel eksekutorial tercantum dalam sertifikat HakMeskipun HIR dan RBG maupun Rv tidak mengatur, peradilan sudah lama menerapkannya. ) Pasa! 192. Hanya Titel IV s/d. H. Reglement (HIR) dan Reglement Buitengewesten (RBg) tidak memiliki mekanisme yang dianggap mudah untuk penyelesaian sengketa yang sederhana. Secara umum, pengakuan dapat didefinisikan sebagai suatu keterangan yang membenarkan peristiwa, hak, atau. 1. Akan tetapi Pemeriksaan Setempat ini diatur dalam HIR yaitu didalam Pasal 153, pada Rbg yaitu didalam Pasal 180, dan pada Rv yaitu didalam Bab II, bagian 7, dengan titel Pemeriksaan di Tempat dan Penyaksiannya, terdiri dari Pasal 211-214 (sebanyak 4 Pasal). ) (2) Begitu jumlah yang diperlukan untuk memenuhi keputusan beserta biayanya tercapai, maka penjualan dihentikan dan sisa barang-barangnya dikembalikan kepada peiliknya. HUKUM ACARA PERDATA HIR RBG YURISPRUDENSI R SOEROSO S. Hukum Acara Perdata Dalam HIR/Rbg Pasal 142 Rbg/118 HIRMengajukan GugatanPasal 143 Rbg/119 HIRKetua PN berwenang memberi nasihat/bantuan kepada Penggugat dalam mengajukan gugatan144 Rbg/120 HirGugatan Lisan147 R. Sumber hukum positif “persangkaan” sebagai alat bukti dikemukakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. (RGB/HIR) 16 November 2016; Dilihat 3530 kali; Diunduh 0 kali; Jenis Dokumen: Buku Hukum: Judul:. (RBg. Berdasarkan pada pasal 6 Undang-undang Darurat tahun 1951 No. apabila tidak diatur dalam HIR dan RBG. ” Gugatan wanprestasi merupakan gugatan yang pada pokok perkaranya mengenai wanprestasi. 1847 Nomor 52, 1849 Nomor 63), merupakan sumber juga dari. R) (S. RBG. HIR (Herzeine Inlandsch Reglement; Staatsblad tahun 1848 Nomor 16) adalah hasil karya President Hooggerechtshof, JHR. “Dan juga oleh karena tidak disebut suatu sanctie atas pelanggaran Pasal 136 HIR dan Pasal 162 R. Keaktifan hakim sebelum dan sepanjang pemeriksaan di muka sidang Uraian Singkat HIR, RBg dan BRv 1. 2. Sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG, alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata terdiri dari:. Dalam artikel tersebut Witanto menjelaskan antara lain bahwa perlawanan terhadap sita eksekusi (partij verzet) diatur dalam Pasal 207 Herzien Indlandsch Reglement ("HIR") dan Pasal 225 Rechtsreglement Buitengewesten (“RBg”). 227). Pengakuan dalam HIR diatur dalam Pasal 174,175 dan Pasal 176. 4. Pasal 163 HIR, yang. mengabulkan lebih daripada yang dituntut (vide Pasal 178 (3) HIR dan Pasal 189 (3) Rbg). H. Perlawanan dalam Eksekusi Obyek Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan from Surat Edaran Mahkamah Agung No. Menurut Pasal 164 HIR, 284 RBg dan 1866 BW, ada lima macam alat bukti dalam perkara perdata4, yaitu : 1. , M. PERBEDAAN ASAS HUKUM ACARA PERDATA UMUM HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA Asas di dalam hukum acara perdata di Adapun asas-asas Hukum Acara Indonesia adalah: Peradilan. ) terhadap seorang wanita yang bersuami dan tidak berpisah meja dan ranjang mengenai panggilan-panggilan dan semua pemberitahuan lainnya atas permohonan suaminya, harus disampaikan kepadanya sendiri Diatur pasal 155 – 158 dan 177 HIR, pasal 182- 185 dan 314 RBg. 88 . Penyelesaian waris Islam dengan menggunakan hukum acara HIR/RBG maka secara teori telah menimbulkan persoalan tersendiri. Kondisi tersebut berdampak pada minimnya jumlah perkara perdata yang masuk. Dari riwayat lahirnya Pasal 393 HIR, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: a) Dilarang oleh pembentuk undang-undang untuk menggunakan bentuk- bentuk acara yang diatur dalam reglemen op de burgerlijk rechtsvordering (BRv). Dikatakan juga bahwa. ) (S. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2004; 4. Pemeriksaan perkara di persidangan (Pasal 115–161 HIR, 142–188 Rbg) 2. Sebelum itu majelis hakim harus menawarkan penyelesaian sengketa melalui perdamaian sesuai pasal 130 HIR dan 154 RBg agar putusan tidak batal demi hukum. Pemeriksaan perkara acara perdata diatur dalam titel IX HIR (titel IV Rbg), yaitu : 1. (1) pihak yang barangnya disita dapat memberikan urutan barang-barang yang harus didahulukan untuk ditawarkan. Kehadiran mediasi di pengadilan untuk mengurangi penumpukkan perkara di pengadilan tingkat pertama dan memperkuat upaya perdamaian yang ada di dalam ketentuan pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Pengertian HIR RBg dan BW. Karena itu penggugat. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian dari alat bukti tertulis atau. S. Sedangkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Dalam sidang. Secara umum, surat kuasa tunduk pada prinsip yang diatur dalam bab keenam belas, buku III KUHP perdata,sedang aturan khususnya diatur dan tunduk akan ketentuan hukum acara yang digariskan HIR dan RBG. Apabila keberlakuan Hir dan RBG didasarkan atas wilayah, yaitu di dalam atau di luar pulau Jawa dan Madura, maka beda dengan keberlakuan RV yang dimana ia didasarkan atas ras dari para pihak yang berperkara. Perbandingan HIR dan RGB Sebagai Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia Efa Laela Fakhirah - Nama Orang; Buku ini membahas tentang perbandingan antara HIR dan RBg. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (pasal 144 (2) HIR/171 (2) RBg/177 Rv); kecuali undang -undang menentukan lain. Mengenai Akta Otentik diatur dalam Pasal 165 HIR, 285 RBg dan 1868 KUHPerdata akta Otentik adalah Akta yang dibuat oleh Pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh pemerintah menurut peraturan perundang itu oleh pemerintah menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, baik undangan yang berlaku, baik. Apabila melihat ketentuan Pasal 164 HIR, maka jelas pengakuan menurut undang-undang merupakan salah satu alat bukti dalam proses. 1927-227. Pencabutan gugatan artinya adalah bahwa penggugat menarik kembali gugatan yang sudah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri. hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat. R) (S. Hir atau pasal 145 ayat (4) rbg menegaskan, salah satu syarat formal. Akan tetapi apabila UUK mengatur secara khusus yang menyimpangi ketentuan-ketentuan HIR atau RBg, maka berlakulah asas lex specialis derogate lex generali. Dalam praktik, hanya terhadap sejumlah ketentuan saja seperti upaya intervensi, pencabutan dan perubahan gugatan, serta beberapa tindakan lain yang jika tidak diatur dalam HIR dan RBg, maka BRv digunakan sebagai pedoman. HIR dan RBg . Pada prinsipnya dalam persidangan perkara perdata hakim cukup membuktikan dengan preponderance of evidence (memutus berdasarkan bukti yang cukup). karena tidak diatur dalam HIR dan RBg. Penjelasan Pasal 180 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) Ada anggapan, bahwa keputusan hakim itu baru dapat dijalankan, baik dengan jalan penagihan, penyitaan atau penyanderaan, maupun dengan jalan paksaan langsung, ialah. B G/123ayat (3) HIR,150. Dalam hal tersebut diatas dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka ditempat benda yang tidak bergerak terletak. v saat ini hanya dipakai sebagaimana pedoman saja karena sudah tidak berlaku. 000. 1. . Phone: +62 21 - 2270 - 8910 Fax: +62 21 - 2270 - 8909Namun Pasal 145 ayat (2) HIR/Pasal 172 ayat (2) RBg menyatakan bahwa dalam hal mengenai keadaan menurut hukum perdata, keluarga sedarah dan semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi. Perkembangan peraturan hukum acara setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 masih memakai ketentuan pada masa pemerintahan balatentara Dai Nippon yang didasarkan atas Ketentuan Aturan Peralihan Pasal II dan Pasal IV Undang-undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 Juncto PeraturanDalam artikel tersebut Witanto menjelaskan antara lain bahwa perlawanan terhadap sita eksekusi (partij verzet) diatur dalam Pasal 207 Herzien Indlandsch Reglement ("HIR") dan Pasal 225 Rechtsreglement Buitengewesten (“RBg”). Untuk itu dasar kompetensi relatif Pengadilan Agama adalah Pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 R. 4) Prosedur Eksekusi. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung yang dideligasikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi. See Full PDF Download PDF. atau syarat-syarat gugatan agar gugatan dapat diterima dan memenuhi syarat-syarat formalitas gugatan kepada penggugat atau kuasanya. Dr. 57 dan Staatsblad 1941 No. Efa Laela Fakhriah dalam bukunya “Perbandingan HIR dan RBg Sebagai Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia” menyebutkan bahwa Herzien Inlandsch Reglement. R) (S. Musyawarah dan putusan hakim (Pasal 178–187 HIR,. Sumpah. itu diperbaharui. Yang dimaksud tentang keadaan menurut hukum perdata antara lain adalah hubungan perselisihan tentang perkawinan, keturunan, dan perceraian. Hukuman-hukuman yang dijatuhkan atas dasar pasal 166 dan 167 ayat (1), perintah seperti tersebut pada pasal 167 ayat (2) dan ketetapan tersebut pada pasal 174 ayat terakhir harus dijatuhkan atau diberikan oleh ketua pengadilan negeri jika mengenai saksi yang termasuk golongan orang-orang Eropa. PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA BERDASARKAN HIR – RBG. Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu: bukti dengan surat bukti dengan saksi persangkaan-persangkaan pengakuan sumpah. Keberadaan pengaturan tentang asas ultra petita di dalam Pasal 178 (3) HIR dan Pasal 189 (3) Rbg, seringkali menimbulkan pemikiran yang berbeda diantara para aparat penegakKetiga peraturan peralihan Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa HIR, RBG dan Rv masih berlaku. 1, 2016. Pemeriksaan perkara di persidangan (Pasal 115–161 HIR, 142–188 Rbg) 2. Tetapi. Secara terminologi Al Jauhari menyatakan bahwa kesaksian berarti berita pasti. 81-82) lebih lanjut menjelaskan bahwa sebenarnya Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (“HIR”) maupun Rechtreglement voor de Buitengewesten (“RBG”) tidak mengatur soal pencabutan gugatan. Pemeriksaan perkara acara perdata diatur dalam titel IX HIR (titel IV Rbg), yaitu : 1. Herzien Inlandsch Reglement (H. 227) berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura. sulthon(C)2012. Identitas dari para pihak. Perbedaannya, HIR berlaku di pulau Jawa dan Madura sedangkan RBg berlaku di luar Jawa dan Madura. ”Artinya, hakim memiliki. Lelang eksekusi dan lelang noneksekusi wajib dan atau sukarela; a. Dengan penafsiran yang demikian maka sepanjang yang menjadi obyek sengketa adalah benda tetap, maka diterapkan asas forum rei sitae dan mengesampingkan asas actor sequitur forum rei. Actor Sequitur Forum Rei (gugatan diajukan ke Pengadilan. 44 isi I. Herziene Inlandsch Reglemen (HIR) HIR adalah singkatan dari Herzien Inlandsch Reglement yang sering diterjemahkan menjadi. 4. RBg (Reglement Buitengewesten, Staatblad 1927 Nomor 227) ditetapkan berdasrkan Ordonansi 11 Mei 1927 dan berlaku sejak tanggal 11 Juli 1927 khusu BabII pasal 104 s/d 323 RBg dan diterapkan untuk luar jawa dan Madura sebagaimana putusan MA RI Nomor 1099k/Sip/1972. Sebagaimana telah jamak diketahui, hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Herzien Indonesische Reglemen (HIR) dan. Mr. Oleh karena itu, perlu disinggung secara ringkas beberapa prinsip hukum pemberian kuasa, yang dianggap berkaitan. Dalam konteks hukum acara pidana, putusan ultra petita dikeluarkan karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kurang sempurna dan sebagai wujud pengembangan hukum progresif, di mana hakim bukan. 2 Jenis; d. perbandingan hir dengan rbg. Gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan sarat gugatan, yang di tandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah menurut Pasal 123 HIR /147 RBg, kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya terletak. Dengan demikian, pada zaman Jepang, RBg juga masih tetap berlaku di Indonesia. Syarat surat kuasa khusus yang disebutkan di dalam Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBG, hanya syarat pokok saja, berbentuk tertulis atau akta, sehingga pada masa lalu, surat kuasa khusus sangat sederhana sekali, hanya berisi formulasi “memberi kuasa kepada seseorang untuk mewaki pemberi kuasa menghadap. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata-HIR. Jadi, untuk acara perdata, yang dinyatakan resmi berlaku adalah HIR untuk Jawa dan Madura serta RBg untuk luar Jawa dan Madura. Di dalam pasal 2 ayat (1) PeraturanKebolehan penggugat membuat, menandatangani, dan mengajukan sendiri gugatan ke PN adalah karena HIR atau RBg, tidak menganut sistem Verplichte Procureur Stelling,. kuasa perantara, adalah surat kuasa yang lazim disebut kuasa agen yang ditemukanBerdasarkan Pasal 163 HIR dan 283 RDG disebutkan “barangsiapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu. Mediasi di Pengadilan. Mediasi di Pengadilan dasar hukumnya diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBg dan 31 Rv,1 dimana sistem mediasi dikoneksikan dengan sistem proses berperkara di Pengadilan (mediation connected to the court). Sedangkan aturan khususnya diatur dan tunduk pada ketentuan hukum acara yang digariskan HIR dan RBG. Kecuali bagi mereka yang tidak mampu beracara secara prodeo. HIR adalah, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. HIR: Herzien Indonesis Reglement atau Reglemen Indonesia Baru (Staatblad 1984: No. Mengingat HIR dan RBg tidak mengatur arbitrase lebih jauh lagi, Pasal 377 HIR dan 705 RBg menunjuk ketentuan-ketentuan dalam Rv yang berlaku bagi golongan Eropa dengan tujuan untuk menghindari rechts vacuum (kekosongan hukum).